Beberapa waktu lalu, warganet Indonesia dihebohkan oleh video dimana polisi lalu lintas terlihat mendahulukan rombongan brimob ketimbang ambulans yang sedang membawa pasien pada saat terjadi kemacetan. Tak lama setelah itu, muncul pula video yang menunjukkan rombongan mobil sport dengan diiringi oleh patrol kepolisian yang mendahului ambulans.

Masyarakat akhirnya banyak yang mengkriti  tindakan kepolisian yang lebih mementingkan diri sendiri dan iring-iringan mobil sport daripada mobil ambulans. Namun, sebenarnya adakah pengaturan yang mengatur preferensi penggunaan jalan? Berikut uraiannya sebagai berikut.

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyatakan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah antara lain: pemadam kebakaran yang sedang bertugas; ambulans yang mengangkut orang sakit; kendaraan untuk menolong kecelakaan lalu lintas; kendaraan pimpinan Lembaga Negara; kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing atau lembaga internasional yang menjadi tamu negara; iring-iringan pengantar jenazah; dan konvoi atau kendaraan lain menurut pertimbangan petugas Kepolisian.

Akan tetapi, pemberian hak utama tersebut tak bisa dilakukan begitu saja. Ada aturan lanjutan yang harus diperhatikan. Pasal 135 UU LLAJ mengisyaratkan bahwa kendaraan tersebut harus dikawal oleh petugas Kepolisian atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan menggunakan sirene.

Implikasi jika hak utama tersebut digunakan, maka petugas Kepolisian yang mengetahui adanya iring-iringan atau kendaraan tersebut, harus melakukan pengamanan jalan untuk memastikan keamanan dan kelancaran iring-iringan. Lebih lanjut, alat pemberi isyarat lalu lintas (seperti lampu lalu lintas) dan rambu lalu lintas pada umumnya, tidak berlaku bagi konvoi atau kendaraan tersebut.

Pemakaian lampu isyarat dan sirene pun tidak bisa sembarang pakai. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat memakai lampu isyarat dan sirene. Penjelasan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Kendaraan tersebut dicontohkan oleh Pasal tersebut, sebagai berikut: pemadam kebakaran; ambulans; kendaraan bermotor untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan; kendaraan pimpinan lembaga negara; kendaraan bermotor pengangkut jenazah; kendaraan bermotor petugas kepolisian; kendaraan bermotor pengawalan Tentara Nasional Indonesia; kendaraan bermotor penanganan bencana alam; kendaraan bermotor untuk pengawasan jalan tol; dan kendaraan bermotor untuk pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Lampu isyarat yang dipasang pun harus memenuhi standar tertentu, beberapa di antaranya antara lain sebagai berikut: harus terlihat 200 meter dari segala arah pada siang hari; dan panjang lampu tak boleh melebihi panjang kabin kendaraan.

Sirene yang dipasang pun juga harus dapat mengeluarkan suara secara terus-menerus dan dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara yang semakin meninggi.

Jadi, pemberian hak tersebut dengan prosedur tertentu pada akhirnya menguntungkan masyarakat demi kebutuhan orang banyak. Jika kau melihat ambulans atau mobil polisi atau pemadam kebakaran yang menyalakan lampu isyarat dan sirene, maka segeralah memberi jalan dan dorong orang lain untukmemberikan jalan pula. Siapa tahu, tindakan kita telah menyelamatkan nyawa satu orang.

SMART LEGAL Network dapat membantu Anda
Apabila anda ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum, Anda dapat menghubungi kami melalui:
E: tanya@smartlegalnetwork.com

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah