Indonesia sudah memiliki undang-undang nasional yang mengatur mengenai pertanahan. Yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) selama lebih dari 55 tahun. Akan tetapi, masih banyak pihak yang bingung mengenai aturan pertanahan di Indonesia.

Aturan pertanahan di Indonesia mencakup berbagai macam hak atas tanah. Hak-hak tersebut tersebar luas di berbagai peraturan. Akan tetapi, tetap yang utama untuk diketahui adalah hak-hak atas tanah yang langsung diatur di UUPA. Sembari memperingati Hari Agraria Nasional pada 24 September lalu, kami mencoba menyegarkan kembali ingatan Anda secara ringkas mengenai hal tersebut.

Pada asasnya, seluruh tanah, air, kekayaan alam, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, asal hak atas tanah adalah hak bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menjadi ‘wali’ atas tanah-tanah tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia dalam mengurusi persoalan pertanahan di Indonesia.

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara.

Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Hubungan yang ada bukan hanya bersifat kepemilikan saja, melainkan bersifat psikologis-emosional. Hak milik hanya diperuntukan untuk berkewarganegaraan tunggal Indonesia. Hanya tanah berhak milik yang dapat diwakafkan. Hak ini adalah model hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh Negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha dapat diperoleh oleh perorangan Indonesia atau perusahaan Indonesia. Jangka waktu hak guna usaha adalah 25 tahun bagi perorangan dan 35 tahun bagi perusahaan. Waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun.

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat diperoleh oleh perorangan Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hak guna bangunan dapat diletaki di atas tanah negara atau tanah hak milik.

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain. Namun, hak tersebut muncul bukan karena perjanjian sewa atau perjanjian pengolahan tanah. Baik warganegara Indonesia maupun warganegara asing dapat memiliki hak pakai. Begitu pula badan hukum Indonesia dan badan hukum asing.

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak.

Selain hak-hak di atas, disebutkan juga mengenai hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan; hak guna ruang angkasa; dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Hak guna air adalah hak untuk memperoleh air untuk kepentingan tertentu atau mengalirkan air tersebut du atas tanah orang lain. Hak guna ruang angkasa adalah hak untuk menggunakan unsur atau sumber daya di angkasa demi memelihara perkembangan kesuburan bumi, air, dan lain sebagainya. Hak tanah untuk keperluan suci dan sosial ada ketika tanah digunakan untuk kepentingan keagamaan dan sosial, seperti rumah ibadah, biara, dan wakaf.

SMART LEGAL Network dapat membantu Anda
Apabila anda ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum, Anda dapat menghubungi kami melalui:
E: tanya@smartlegalnetwork.com

Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah